MID’s Blog

Dalam suatu perencanaan informasi merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan (decision making prosses). Informasi yang mendekati kebenaran akan menentukan keberhasilan organisasi dalam menentukan tujuan dan arah kebijakan.

Seringkali kita lupa hanya memperhatikan masalah kecepatan agar informasi cepat sampai tujuan,  pada hal informasi dapat melemahkan “strategi” yang akan kita lakukan.

Pakar teknologi informasi Prof. Dr. Hoodson mengatakan siapa yang menguasai teknologi maka akan menguasai informasi, siapa yang mengusai informasi maka akan menguasai dunia. Dari pernyataan pakar komunikasi tersebut, dapat disarikan  betapa pentingnya kita menguasai teknologi dan menguasai informasi, terlebih-lebih pada era Information Communication and Technology (ICT).

Seringkali pejabat mengabaikan masalah “pengamanan informasi” terlebih-lebih dengan kemajuan teknologi informasi,  kita seringkali lalai terhadap isi informasi hanya karana informasi ingin cepat sampai tujuan tanpa memperhatikan masalah pengamanan informasi itu sendiri.

Mengingatkan pentingnya masalah pengamanan informasi dalam Kompas Cyber Media (KCM) tgl 28.08.07  “Gubenur Jateng Mardiyanto berpesan kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil agar supaya tiap pegawai bisa mengamankan bahan informasi apapun.  Informasi itu penting dan kalau tidak hati-hati bisa digunakan oleh pihak lain.

Mudah-mudahan pesan ini dapat mengingatkan pengunjung blog MID untuk merenungkan & mengingat kembali sudahkan kita ikut mengamankan informasi (?) dan lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan terbuka.

Power by: MID

Rajilah belajar seolah-olah kau ingin menggapai langit!
Rajilahlah bekerja seolah-olah kau akan hidup 1000 tahun!
Rajilah beribadah dan berdoa yang baik  seolah-olah besok kau akan mati!.

Ayahmu akan mempunyai nilai manfaat di dunia ini  apabila Aku dapat  membenahi anak-anak Ku dengan Ilmu yang bermanfaat bagi  Anak-anaku sebagai generasi penerus yang bermanfaat bagi Keluarga, Umat Manusia dan Agama di Dunia.

Bantulah pemikiran Bangsa Mu ke arah perbaikan dan kwalitas hidup. InyAllah kau akan sukses hidup di Dunia dan Akherat,  Amien.

Power by : MID 18.8.2007.

Dalam kegiatan sekecil apapun kunci sukses adalah perencanaan sejak awal tentang suatu kegiatan, terkadang karena suatu angan-angan dari mimpi-mimpi yang  ingin dilaksanakan secara cepat,  pada hal perencanaan memerlukan informasi sebanyak mungkin tentang apa-apa yang akan direncanakan dan apa2 yang akan menghambat perencanaan dan siapa orang yang tepat untuk melaksanakan  kegiatan dll.

Dalam suatu Departemen pada kantor Pemerintahan di Indonesia biasanya ada Biro Perencanaan atau Badan Peletian dan Pengembangan (Litbang),  seringkali kedua Organisasi ini tidak bersinergi bersama-sama untuk menrencanakan sesuatu kegiatan organisasi agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Kita semua mengetahui, Badan Litbang sering kali diplesetkan dan ditaroh orang-orang yang disisihkan/kurang sesuai, sehingga seringkali hasil penelitian bukan merupakan hasil penelitian untuk ditetapkan sebagai kebijakan. Pada hal dalam suatu perencanaan diperlukan informasi hasil penelitian tenaga-tenaga akhli dibidangnya.

Diatas saya  katakan bahwa perencanaan memerlukan “informasi”  sebanyak mungkin baik dari hasil penelitian (CQ  Badan Libang)  maupun dari Informasi yang dihimpun orang Tim Perencanaan atau Biro Perencanaan.

Apabila Indonesia menghendaki Pesatnya Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), kiranya Pemerintah perlu meningkatkan kembali fungsi Biro Perencanaan dan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan menempatkan Sumber Daya Manusia pada tiap-siap Departemen atau Lembaga Pemerintah.

Sejak saya  masuk sebagai Pegawai Negeri, terus terang saya termasuk orang-orang kritis yang kurang setuju “model proyek”  dilembagakan, namun akan lebih baik apabila proyek diserahkan kepada akhlinya secara fugnsional dan perencanaan  telah dikaji oleh Badan Libang bahwa Proyek layak untuk dilaksanakan  (ingat dalam konsep muslim pun demikian).

Untuk mengupas lebih dalam, jangan segan-segan anda luangkan waktunya untuk buka buku2 majemen, model perencanaan apa yang tepat dikembangkan. 

Seringkali orang terjebak hanya bermain pada substastansi dan kurang memperhatikan pada hal-hal Manajemen Perencanaan.

Power by : MID

Membaca dimedia tentang terobosan yang dilakukan oleh Bapak Wapres Jusuf Kallah yang telah melakukan controling manajemen Keuangan Negara, dalam hati yang terdalam, saya katakan  ini yang Aku  dan Rakyat Indonesia inginkan, keberanian Pemimpin untuk mengontrol, mengevaluasi  dan mengkoreksi Manajemen Keuangan Negara sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi Sistim Anggaran Belanja Negara dan terciptanya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good and Clean Government).

Seringkali dalam penghitungan anggaran belanja Departemen atau Lembaga Negara menunjukkan tren yang terus naik, minimum 10% dari anggaran tahun sebelumnya, tanpa melihat rencana kerja ataupun kebutuhan operasional yang tepat, pada hal sistim manajemen menghendaki adanya sistim kontrol pelaksanaan perencanaan Keuangan Negara.

Umumnya Lembaga Pemerintah membuat “Term of Reference (TOR) dengan bahasa yang enak dibaca, namun sampai sejahmana optimalisasi sistim anggaran kurang mendapatkan kontrol pihak yang bewenang. Pengawasan Fungsional dan Badan Pengawas Keuangan yang selama ini dilakukan hanya mencocokan administrasi keuangan dan prosedur administrasinya, telah dilaksanakan sesuai prosedur tanpa melihat optimalisasi anggaran.

Dengan pernyatan Pers  Bapak Wapres mengenai Koreksi Anggaran Departemen, diharapkan tercapainya optimalisasi Sistim Anggaran Keuangan Negara dan segaligus mentreager Departemen dan Lembaga Negara untuk melakukan mengontrol & Koreksi Manajemen Keuangan Negara yang lebih efektif dan efisien (Optimal).

Power by : MID

Aku dilahirkan di Palimanan Cirebon 55 thn yang lalu, Saya anak seorang Guru 2 zaman, yaitu Zaman Penjajahan Belanda dan Zaman Kemerdekaan NKRI.

Ayahku diberikan nama yang Indah sekali, nama depan memberikan kehormatan nama seorang Rasullulah yang terakhir, nama tengah yang memiliki arti “baik” dan nama belakang sebagai penghargaan ayahku yang ketika  aku lahir Usia Ayahku  sudah 60 tahun.

Human Resource merupakan faktor penentu didalam keberhasilan Organisasi atau Perusahaan, karena itu keberadaan Manager Human Resource Development  (HRD)  dalam pengembangan Organisasi Perkantoran diperlukan oleh  perusahaan Besar/Kecil ataupun kantor Pemerintah.

Dimana letak Fungsi HRD ? HRD terletak dimana-mana

Fungsi dan Tugas HRD dapat saja dirangkap  oleh seorang Public Relatiion atau pada Kantor-kantor Perintah HRD dapat dirangkap Bagian/Biro yang menangani Personil  eselon III atau eselon II, besar kecilnya Struktur Organisasi HRD sangat dipengaruhi oleh sebesar apa Organisasi itu sendiri, bila perlu cukup tenaga Fungsional yang mempuni dan mengetahui permasalahan SDM.

Banyak kalangan kurang memperhatikan Fungsi Publik Relation (PR)  maupun Fungsi HRD sehingga posisi jabatan PR/HRD seringkali diberikan pada orang-orang kurang diperlukan, kurang menguasai Subtansi/Permasalah Perkantoran.

Mengingat Fungsi HRD penting makan posisi Manajer HRD sebaiknya diduduki oleh Pekerja  type “Y” yang menurut Douglas Mc. Gregor dapat dilongkan sebagai individu-individu yang kreatif, bekerja keras dan bertanggung jawab. Kantor-kantor yang mencampakkan fungsi HRD akan mengalami pertumbuhan yang monoton.

Seringkali Organisasi  terjebak pada model Struktur Birokrasi karena dengan Struktur Birokrasi memiliki Kewenangan Pengambil Keputusan berada pada “Kepala atau Pimpinan Unit Kerja” sehanggan organisasi kurang enerjik.

Dalam kaitan permasalahan  diatas seorang Manajer HRD harus memiliki inovasi-invoasi dalam Pengambangan Sumber Daya Manusia bagi kebutuhan Organisasi / Perkantoran sekecil apapun. HRD harus menyampaikan  saran-saran dan hasil Risetnya  Kepala Kantor (Head of Changecery) untuk melakukan terobosan-terbosan dinamis hal-hal yang menyangkut pengembangan potensi Sumber Daya Manusia, kalau perlu ikut menetapkan agen-agen pembaharuan.

Seringkali kantor-kantor Perwakilan di Luar Negeri kurang memperhatikan HRD, hal ini disebakan tercebak pada pemikiran Struktural yang kurang menguntungkan, sehingga kekuasaan terletak pada pemegang otorisasi kebijakan Fiskal dan Gaya Kepemimpinan.

Mari kita runungkan kembali Fungsi dan Peranan HRD, dengan harfapan Semoga tulisan ini bermanfaat bagi tamu pengunjung MID Blog’s.

Power by : MID  

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkwalitas merupakan unsur penting dalam organisasi Pemerintah ataupun swasta.  Negara-negara seperti Jepang, Korea dan disusul berikutnya China merupakan suatu contoh negara-negara yang telah berhasil meningkatkan kwalitas Sumber Daya Manusia yang baik.

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan proses yang panjang dalam kehidupan manusia dalam suatu wilayah Negara, perlu mendapatkan perhatian serius Pemerintah dan Masyarakat, sehingga terciptanya kesamaan persepsi mengenai pembangunan SDM berkelanjutan.

Kita sering tercebak melihat keberhasilan ketiga Negara tersebut terkadang kita latah melakukan Studi Banding ke negara tersebut, tanpa mempelajari inti permasalahan pengembangan SDM ditanah air, seringkali  studi banding dilakukan oleh orang atau sekolompok orang yang tidak didasari pada konsep yang akan diterapkan di tanah air dan tidak/bukan diserahkan pada akhlinya atau  orang yang  berkompeten menekuni pemberdayaan SDM, alhasil studi banding hanya merupakan target Rencana Kerja Tahunan Rutin, tanpa membawa hasil bagi institusi maupun masyarakat.

Lantas dalam forum MID’s Blog ini kita tanyakan siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM (?)  jawabannya semua pihak,  Pemerintah yang amanah menjalankan perintah Undang-Undang yang dirancang bersama DPR, dan Masyarakat sebagai pelaku langsung di lapangan.

Insyallah apabila seorang kepala Keluarga, Kepala Desa/ruah, Camat (bukan comot), Bupati, Gubernur, Petinggi Negara dan Pejabat Tinggi Negara memberhatikan secara serius dengan menengok kembali apa yang telah dilakukan dalam program Pengembangan SDM berkelanjutan, suatu saat Indonesia akan menjadi negara yang diperhitungkian di Asia Tenggara.

J.H. Morgenthou mengatakan bahwa salah satu elemen-elemen nasional power, adalah jumlah penduduk yang produktif dalam suatu negara ( lihat/ingat China & Jepang), sebaliknya SDM yang tidak produktif akan menjadi beban suatu negara dalam mencapai kemajuan.

Begitu pula PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), kesehatan Masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian keberhasilan negara dalam pembangunan SDM.

Mari kita renungkan kembali sampai sejauhmanakah kita memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia dilingkungan terkedat anda.

 Powered by : MID

Dalam suatu organisasi Pemerintah, Sosial dan Masyarakat merupakan kelompok individu-individu yang mempunyai tujuan bersama mencapai goal/hasil, diperlukan human relations (HR) yang harmonis.

Secara umum HR dapat disarikan sebagai berikut:  interaksi antar individu atau kelompok dalam suatu pekerjaan yang mendorong mereka untuk bekerja sama secara produktif untuk mencapai kepuasan baik dari segi ekonomi, kejiwaan dan sosial (Fred. J. Carvel).

Manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang  tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan bantuan orang lain, karena itu diperlukan adanya hubungan antara manusia (hablum minanas),  begitu pula dalam suatu organisasi Pemerintah maupun Swasta diperlukan tumbuhnya human relations  yang dinamis dan berkesinambungan.

Dinamika suatu kelompok kearah kerjasama yang efektif akan menimbulkan motivasi kerja terarah, yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi, empathy (rasa solidaritas), diantara sesama rekan,  hal ini merupakan sendi-sendi human relations yang harus ditumbuh-kembangkan dalam perusahaan/perkantoran.

Human relations yang dikembangkan secara harmonis dalam suatu organisasi akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan, sehingga seorang pegawai merasakan kenyamanan & betah seperti dirumah atau  merasa memilikinya.

Seringkali prilaku individu dalam organisasi pemerintah maupun swasta di  Indonesia belum merasa arti penting, tumbuhnya human relations, pada hal HR  merupakan suatu motor penggerak roda organisasi.

Dalam kaitan diatas maka peranan Top Manajer, Middle Manager dan Lower manajer hendanya dapat mencipkan terbinanya human relation yang pada gilirannya dapat menciptakan komunikasi administrasi yang baik.

 Power by: MID

PEMIKIRAN OTONOMI DAERAH

Pemikiran Otonomi Daerah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan Pemerintah Pusat  kepada Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati)  agar dapat memberikan Pelayanan Masyarakat, untuk ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berangkat dari konsep pemikiran praktis, bila dulu jaman Kolonial,  aparat Pemda merupakan,  Pamong yang dibentuk menjadi Raja - Raja kecil diaerah untuk membantu pemerintah Kolonial, maka sekarang konsep pemikiran harus berubah dimana Pamong/ PEMDA harus dapat memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Pertanyaannya apa mau berubah (?)

Sejak tahun 1974  dan 1995/96 Rezim Orde Baru  telah melakukan uji coba untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengolah Pemerintahan Daerah secara  Otonomi kepada Daerah.

Pakar ilmu pemerintahan Dr. Talizi Nduhu, doses ilmu Pemerintahan pada Institut Ilmu Pemerintah (IIP) dan perguruan tinggi Swasta/UNTAG,  mengatakan bahwa kegagalan uji coba Otonomi Daerah yang diberikan kepada 25 Wilayah Kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup untuk membiayai Pembangunan Daerah, disebabkan  karena masih banyaknya Departemen - Departemen teknis yang enggan menyerahkan kekuasaannya kepada daerah,  sehingga Kekusaan masih terpusat pada Pemerintah Pusat CQ Departemen Teknis.

Paska pemerintahan Orde Baru,  pemerintah melakukan terobosan dengan menerbitkan Undang-undang No. 22/tahun 1999  tentang  Otonomi Daerah yang digagas oleh Prof. Dr. Riyas Rasid sebagai pakar OTDA/Mentri OTDA.  Undang-undang tersebut  ada sedikit kekurangan dimana tidak adanya benang merah antara Kepala Daerah Tk I dan II,  hal ini dirasakan perlu ditata ulang dengan Kepres ataupun Permendagri sebagai penyempurnaan,  kalau perlu revisi kekurangannya saja.

Dalam kaitan tersebut,   menurut hemat penulis seharunya Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan dan inovasi  uji materi “Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah”  apa kekurangan, kelemahan dan kelebihannya.

Pada era, “Kabinet Persantuan” yang bekerja mulai tahun 2005, telah membuka terobosan dengan Pemilihan langsung Kepala Daerah Tingkat I dan II, melalui “PILKADA” , ditinjau dari porses demokratisasi untuk mencapai kekuasaan Gubernur ataupun Bupati, baik namun proses Demokratisasi pada Pilkada, terkesan jor-joran dimana untuk menjadi kandidat Gubernur dan Bupati harus melalui proses dukungan Partai Politik yang memberikan syarat-syarat terbuka dan tertutup untuk publik. 

Ekses dari pelaksanaan PILKADA,  publik menghendaki munculnya calon independen, yang dapat menampilkan Putra terbaik Indonesia yang  Jujur, Profesional dan memiliki  jiwa Entrepreneur (Kewirausahaan) untuk dapat diberikan kesempatan mengembangkan potensi Daerahnya.

Agaknya pemeritah Pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi dirasakan perlu mengkaji ulang efektifitas Undang - undang  PILKADA, dari segala aspek termasuk biaya yang ditimbulkan dan dampaknya pada pembangunan (Please kaji dengan Return Invesment Pilkada).

Powered : mid