MID’s Blog

Manusia merupakan faktor penentu dilingkungan Organisasi dan Manjemen Pemerintahan serta Organisasi pencita lingkungan dalam mengatasi krisis Global Ekonomi dan perubahan iklim (Climate Change).

Keberhasilan mengatasi krisis seringkali disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia yang menentukan dalam Perencanaan mengatasi Krisis Global dan Perubahan Iklim) (Climate Change), bagaimana bersama-masa (sharing) mengatur kebutuhan bersama di Planet Bumi dengan rasa keadilan dan tidak saling menonjolkan rasa ego untuk menikmati kenyamanan di Planet Bumi dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki tanpa memperdulikan hak-hak orang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mengenal Budaya dan Agama, kiranya sudah mulai benah diri mengatasi Krisis Ekonomi Global, krisis pangan global, krisis lingkungan global, krisis penyakit global, krisis alam dan lain-lain multi krisis tidak yang dapat dilepaskan pada pemikiran masalah-masalah sosial - kemanusiaan dan keagamaan demi kelestarian hidup manusia, menghadapi krisis multi dimensi seperti bencana alam dan akhir zaman yang menurut orang beragama dikatakan kiamat.

Sentuhan-sentuan bernuansa Sosial - Kemanusiaan dan Keagamaan dalam sautu Perencanaan Global tidak dapat diabaikan begitu saja ulangi tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketika seorang perencana (pembuat prosal) mengabaikan masalah-masalah sosial - kemanusiaan dan keagamaan dan hanya memaksakan rasa ego dan akunya mewakili sebagai Manusia Super (superman) atau sebagai Negara penentu (Negara Adidaya), niscaya akan timbul krisis atau menimbulkan masalah.

Contoh yang gampang dilihat bagaiamana terjadinya “Krisis di Timur Tengah antara Palestina dan Israel” yang saat ini sdh 13 hari, apabila masalah tersebut diselesaikan dengan hati nurani dan meninggalkan rasa ego dan kembali berfikir kepada masalah-masalah Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan yang baik, seharusnya krisis ini tidak terjadi.

Penulis bukan sebagai pemikir yang besar yang terkenal dan hanya mencermati perisistiwa ini dari BBC, CNN, CTV-9 dan mailing list, menurut penulis belum ada atau mungkin belum mengetahui apakah ada gagasan besar yang dapat membuat “Proposal Keadilan Perseteruan Bangsa Palestina dan Yahudi” agar mereka cinta damai - hidup berdampingan secara damai tanpa mengedepankan rasa ego sesama bangsa dan makluk Tuhan.

Suka tidak suka penulis katakan bahwa Bangsa-Bangsa Barat (Eropa dan Amerika) mempunyai kepentingan terhadap Timur Tengah, karena memiliiki strategi kepentingan disana dan bagaimana membuat Timur Tengah Seperti apa (?), ini merupakan contoh ego suatu Negara yang mengabaikan masalah-masalah Sosial - Kemanusiaan dan keagaman di beberapa Negara Berkembang.

Setelah Perang Dunia II, Inggris sebagai negara yang mendapatkan mandat PBB, menjadi Perwalian Wilayah Palestina, yang diduduki Israel saat ini, mempunyai andil besar lahirnya Negara Israel (baca Sejarah Belfort Resolution), tentunya mempunyai peran besar dalam menyelesaikan krisis di Timur Tengah.

Penyelesaian masalah Palestina selama ini terkesan kurang serius oleh Negara-negara pemegang “Palu Emas di PBB” dan terkesan dibiarkan begitu saja agar tertegantungan Mesir, Yordan, Irak, Syriah, Lebanon dan Saudi Arabia sebagai pemegang Kunci Dunia tetap dibawah kendalinya.

Dalam artil blog ini, menurut penulis perlu adanya suatu Proposal ataupun protokol mengatasi krisis global ekonomi maupun perubahan iklim, yang menyentuk rasa sosial - kemanusaan dan keagamaan yang benar dan hakiki. Bila tidak ada sentuan sosial - kemanusiaan dan keagamaan maka krisis akan berkepanjangan dan permanet.

Disini negara berkembangan memerlukan uluran Negara Maju untuk memberikan “Bantuan Teknik” dan pelatihan mengatasi krisis tidak sekedar bantuan Keuangan dan Kemanusiaan. Sangatlah mulia apabila perencanaan mengatasi krisis diberikan sentuhan sosial - kemanusiaan dan keagamaan untuk mencapai rasa keadilan sebagai sesama makhluk penghuni planet bumi ini.

Abad 2o ini kita sudah mulai menata hidup secara adil dalam menangani masalah-masalah krisis multi dimensi, dimana semua saling ketergantungan dan harus berbagi kesejahteraan dan saling tolong dalam mengatasi krisis global.

Sebagai kajian cobalah lakukan pada diri sendiri, ketiga kita membuat perencanaan pada rencana hidup kita dgn sentuhan sosial, kemanusiaan dan keagamaan, apa nikmat yang dapat kita rasakan setelah kita melakukannya. (Baca tulisan Janji Allah Benar dan Pasti).

Mari kita kaji Pelaksaan Pemerintahan di A.S. pada masa Pemerintahan Barak Obama dan W. Bush yang selama 2 periode menciptakan sekenario di Kuwait, Irak, Afghanistan, disusul dengan hadiah Tahun Baru 2009 berupa Krisis Global Ekonomi dan diakhiri dengan penggunaan hak veto yang tidak tepat, serta tidak menyentuh kemanusiaan, ini merupakan bukti Perencanaan yang tidak memperhatikan masalah Sosial - Kemanusiaan dan Keagamaan.

Ini suatu bukti yang ditunjukkan Allah SWT, sebagai catatan Pemimpin Dunia yang Gagal.

Sengaja dalam awal tahun 2009 sebagai awal harapan dan perubahan agar hari ini lebih baik dari hari esok, penulis menurunkan tulisan ini untuk mengkaji seberapa jauh Pemerintah Indonesia hasil Pemilu 2004 dapat mengungkap dan menekan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang merupakan kangker kronis yang telah melanda System Manajemen Birokrasi Indonesia.

Dalam menanggulangi penyakit KKN Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan meningkatkan system pengawasan Internal melalui Inspektur Wilayah, Inspektur Jenderal di masing-masing Departemen, Badan Pengawasan Keuangan, D.P.R dan terakhir membentuk badan super body KPK (Komisi Pemerantasan Korupsi). Namun sampai menjelang akhir periode Pemilu berikutnya tahun 2009, nampaknya praktik-prakti korupsi yang sangat halus masih diperankan oleh beberapa aparat di Birokrasi baik sebagai Pelaksana Birokrasi maupun ditataran pengawas formal.

Apakah kita harus pesimestis menghadapi mental-mental korup yang masih meradang dalam pemikiran pelaksana di Birokrasi ?, tentu jawabannya tetap kita harus optimis sampai menemukan cara-cara memberikan sanksi yang tepat, memiliki efek jera, atau paling ringan mempensiun dinikan PNS + TNI yang masih melakukan praktik-praktik korupsi yang sangat halus dengan administatif yang baik dan terciptanya sistim Administrasi Negara dan Systim Administrasi Keuangan Negara yang baik.

Indikasi kebocoran keuangan negara dan tumpang tindih pengeluaran negara, masih terjadi disana - disini, hal memerlukan adanya evaluasi sistim keuangan negara dari waktu ke waktu, sebagai contoh Keputusan Presiden (Keppres) tentang Persyaratan pengeluaran Negara diatas Rp. 50 Juta harus menggunakan “tender” kiranya perlu ditinjau kembali, karena dalam praktek masih ditemukan permainan cantik untuk lolos yang ditetapkan Keppres tersebut.

Pada tahun 2008 yang lalu Menteri Keuangan memberikan arahan pada Raker (Rapat Kerja Departemen Perhubungan) mengenai anggaran berbasis kinerja, namun sampai sejauh mana Sistim Pengawasan Anggaran Berbasis Kinerja dioperasionalkan oleh Pengawas Struktural, nampaknya belum membuahkan System Manajemen Pengawasan yang baik, barangkali ini merupakan domain Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk melakukan terobosan dengan mengukur apakah anggaran yang dikeluarkan telah sesuai dengan hasil yang dicapai, karena tanda bukti aspal (asli tapi palsu) masih beredan dimana-mana.

Tulisan ini kami munculkan dalam blog pribadi, berkat dorongan anak didik kami dari teturuanan biologis langsung yang mengatakan bahwa sebaiknya Bapak Harus Berbuat sesuatu yang baik untuk Bangsa dan Negara Indonesia, dengan menulisnya dalam blog pribadi untuk meluruskan hal-hal yang belum baik, karena Bapak telah diberikan nikmat dan keberuntungan oleh Negara, dapat menyelesaikan anak-anaknya sekolah di Luar Negeri.

Mudah-mudahan pembaca blog memahami adanya, karena kami telah mendidik anak-anakku melakukan kejujuran, amien.

Seperti diketahui bahwa Proses Pemilu Demokrsi di Indonesia diawali setelah terbentuknya Pemerintahan Hasil Reformasi 1998, dimana pada tahun 2004 dilangsungkan Pemilu Lesistatif dan Pemilihan Presiden Secara Langsung.

Pemilu-pemilu sebelumnya sejak Pemerintahan Orde Baru yang diawali melalui program “Pembangunan Lima Tahun” dimulai sejak 1 April 1969 merupakan tahap/proses pembelajaran demokrasi, dimana Calon2 Legislatisi pada saat itu ditunjuk sepertinya ditunjuk oleh Eksekutif sebagai formatur di Parlemen dan oleh kebarabat dari penentu Kebijakan Partai Pemerintah yang bakal memberikan jawaban yang sama ketika terjadi voting dalam penentuan kebijakan atau Undang-undang di DPR, sehingga terjadi single majority yang diatur rapih.

Keduanya masih dalam “proses belajar demokrasi”, pada proses pembelajaran awal dari tahun 1969 - 1998 semasa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia sangat dimaklumi bahwa Pemerintahan harus kuat sehingga diperlukan Partai yang kuat di DPR karena itu Pemerintah Membentuk Sekber Golkar (Partai Pemerintah) dan menetapkan dua partai lain PDI (Partai Nasionalis) serta PPP - Partai gabungan berafiliasi Islam.

Seperti halnya di negara-negara demokrasi yang sudah maju biasanya paling banyak 3 - 4 partai, selebihnya partai-partai baru atau partai yang tidak mencapai batas tertentu harus bergabung (berkoalisi) dengan partai yang sealiran.

Apa sich yang dimaksudkan dengan Memimpikan Legislator yang baik di Indonesia (?) tentunya definisinya luas sekali dimana mimpi menjadi suatu kenyataan melahirkan Legislator harus memiliki persyaratan - persyaratan seperti: akademis, moral, dedikasi, amanah dll, dengan memiliki cita-cita moral yang luhur dan dapat mengantarkan kepada Cita-cita Bangsa Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Kesempatan dalam Pemilu demokrasi kedua yang akan diselenggarakan tahun 2009, seyogyanya Partai-partai telah menyiapkan Kader-Kader Partai yang Mumpuni mampu membuat Kebijakan, Perencanaan Strategis dan Program Kerja bagi Pemerintah Baru melalui GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang akan menjalankan Pemerintahan selama 5 tahun ke Depan (2009 - 2014).

Kita bersama berdoa agar Allah SWT - Tuhan YME memberikan petunjuk agar kita diberikan petunjuk untuk memilih “Kader-kader Partai yang amanah dan mumpuni” yang dapat memperjuangkan kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia. Bukan saja Kader-kader Partai pecari Formasi di Parlemen yang mempunyai kekuatan modal untuk kampanye dan dapat berbicara focal tapi betul-betul menghayati akan tugasnya sebagai Wakil Rakyat dan Anggota Dewan terhormat selama 5 tahun.

Dalam rangka mencegah penyimpangan pada Pemilu 2009, kita harus berani untuk tidak memilih kader-kader partai yang sudah jelas-jelas terindikasi sebagai broker anggran atau menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya sebagai Anggota Dewan terhormat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Departemen Dalam Negeri sebagai pembina Partai bekerja sama dengan KPU, sebaiknya melakukan Fit and Proper Test terhadap calon-calon legislasi agar memiliki kredibelitas dan kompitmen untuk dapat bekerjasama dengan Pemerintah menetapkan Legislasi yang bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia.

Selamat tahun baru 2009 dan selamat memilih dalam Pemilu 2009.