MID’s Blog

Suka tidak suka sejak reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 Rakyak Indonesia dalam usaha melakukan perubahan dengan pola reformasi guna memperbaiki sistem demokratisasi di Indonesia, yang semula Pemerintahan Otoriter berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945  yang  pasal-pasalnya dapat ditafsirkan berbeda oleh Suharto, sebagai penguasa Orde Baru sehingga beliau berhasil melanggengkan kekuasaan sampai kurang lebih 30 tahun lamanya.

Proses pergantian Pemerintahan Soekarno ke Pemerintahan Soeharto diawali dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965, selanjutnya  disekenariokan melalui  “Super Semar” atau Surat Peritah tgl 11 Maret 1966, dimana seolah-olah Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966  memberikan Perintah kepada Soeharto sebagai penguasa darurat, namun  keabsahan Surat Perintah 11 Maret 1966 sampai saat ini  masih menjadi polemik, karena naskah asli Super Semar sampai saat ini tidak dikemukan dalam Arsip Nasional.

Dalam menjalankan pemerin tahan sementara sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1969 Pemerintahan Sementara Soeharto pada tanggal 1 April 1969 telah melakukan pembenahan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), berlandaskan landasan Idiil “Pancasila” dan landasan konstitusionil Undang-undang Dasar 1945  dengan menetapkan Program Pelita  (Pembangunan Lima Tahun)

Bila kita menengok ke belakang Pemerintahan Suharto, awalnya dimulai dengan niat baik untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan tata pemerintahan, dimana selama Pemerintahan Soekarno, Kabinet seringkali jatuh bangun (semusim jamur). Soeharto melakukan pembangunan Politik dan Ekonomi dilakukan secara bersamaan. dengan hasil yang cukup signifikan yang berdampak pada stabilitas keamanan yang baik dan memungkinkan bagi Rakyat Indonesia melakukan pembangunan Nasional.

Saya salah satu pemerhati proses implementasi demokrasi berlandaskan UUD 1945 yang diterapkan semasa Pemerintahan Soeharto sepertinya Soeharto seorang akhli strategi yang menerapkan dalam manajemen Pemerintahannya selama Periode 1966 - 1966. Mungkin saya keliru menilai bahwa Soeharto adalah ahli strategi dan sekaligus HRD (Human Reserch Development) yang menseleksi Sumber Daya Manusia baik di Bidang Legislative maupun di Badan Eksekutif dimana beliau menerapkan Systim Pemerintahan Presidensil dimana Soeharto secara tegas dan berkuasa penuh memilih memilih menteri-menteri sebagai bembantu Presiden.

Sedangkan pada Lembaga Legislative mereka berusaha membentuk Seber Golarkar, menggabungkan partai agama menjadi wadah  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasionalis yang terlahir dari Partai Nasionalis Indonesia yang akhirnya berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kita harus akui bahwa Soeharto sebagai seorang akhli Strategi, dimana karena kepiawaiannya beliau mampuh menjadi formatur dilembaga Legislative (DPR) maupun dan Lembaga Seksektuf  dengan demikian, Soeharto dapat menguasai voting-voating di DPR.  Inilah pemerintahan Soeharto dapat melaksanakan kekuasaan dengan Otoriter dan dibawa kendalinya.

Srategi Soeharto untuk periode Pemerintahan Pertama dan Kedua ( 1 April 1969 - 1979 ), sangat dimaklumi dengan tujuan agar stabilatas politik dan keamanan terkendali oleh Pemerintah Soeharto, sehingga pembangunan Ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila Soeharto mengakhiri masa pemerintahannya kedua tahun 1980-an dan menyiapkan penggantinya secara baik, dapat dipastikan bahwa Soeharto sebagai bapak Pembangunan Indonesia, karena pembangunan ekonomi pada tahun 1980 berhasil baik, kegagalan Soeharto  diawali setelah putra dan putrinya mulai ikut memanfaatkan kekuasaan Soeharto dengan berbisnis dengan pola KKN ( lihat: Pembangunan jalan tol dan tata niaga cengkeh).

Mari kita tengok kebelakang proses demokrasi yang diawali pada Pemilu tahun 1955 sampai timbulnya gerakan G.30.S tahun 1965, sepengetahuan penulis yang saat itu baru lulus Sekolah Dasar proses demokratisasi dibawah Pemerintahan Soekarto tidak membawa pembangunan ekonomi sehingga terjadi krisis sosial yang diawali dengan Tritura ( tiga tuntutan rakyat ).

Setelah Soeharto menguasai manajemen Pemerintahan Orde Baru dan beberapa kali dipilih oleh DPR masa Orde Baru, disini terjadi penyimpangan kekuasaan yang tidak terbatas, dimana hampir saja terjadi Presiden seumur hidup dengan proses pemilihan semu.

Under contruction

This entry was posted on Saturday, February 20th, 2010 at 4:10 pm and is filed under Dunia Mimpi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.