MID’s Blog

Sering kali sistim administrasi dan manajemen organisasi terabaikan hal ini dikarenakan sistim manajemen dan organisasi sangat dipengaruhi oleh Gaya Kepemimpinan seseorang  yang sering disebut leadership.

Pengaruh gaya kepemimpinan (leadership) seseorang sangat dipengaruhi oleh latar belakangan pendidikan, pengalaman dilingkungan ia dibesarkan (keluarga) dan suatu proses jenjang karir dalam pekerjaan.  Makin banyak tantangan yang dihadapi seseorang dalam mengatasi permasalahan dilingkungan sutau organisasi, secara perlahan ia akan mengalami proses pematangan dan pendewasaan kepemimpinan.

Pengalaman penulis bekerja dalam lingkungan organisasi yang bersifat pelayanan kedalam di suatu Departemen Pemerintah, seringkali kita kurang dibekali pengetahuan sistim administrasi dan manajemen yang baik dan dibiarkan tumbuh alami.  Hal ini disebabkan karena kesibukan-kesibukan  rutin .  Acap kali kita  terbenam  pada rutinitas pekerjaan departemen, tanpa adanya evaluasi terhadap pengembangan SDM dibidang Administrasi dan Manajemen.

Sebagai contoh yang sedang hangat dibicarakan masalah tragedi situs waduk “situ gintung” tgl 27 Maret 2009,  hal ini tidak akan terjadi kalau Pemda Tanggeran dan Pemda DKI memiliki data base yang baik mengenai sistim Administrasi baik dan kepekaan terhadap penanggulangan banjir kiriman dari Bogor melalui kali Ciliwung dan Cisadane.

Bertahun tahun Pemda DKI mengalami banjir kiriman berulang-ulang, bagaimana mengatasi bancir kiriman dari hulu sungai sebagai penyumbang banjir di willayah Daerah Khusus Ibu Kota, nampaknya belum  dievaluasi secara optimal dan baik.

Penulis agak kaget ketiga hari pertama terjadi bencana situ gintung, Menterli Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto  memberikan pernyataan Pers secara sepontan, bahwa beliau  akan mendatangkan akhli dari Jepang, pada hal di Departemen PU tentunya juga tersedia banyak putra-putra terbaik yang kiranya perlu  diberikan kepercayaan untuk mencari solusi penanggulangan waduk  ”situ gitung”.

Disini kita harus banyak belajar mengenai penyelenggaraan sistim administrasi pemerintahan, karena dengan sistim administrasi dan manajemen pemerintahan yang baik apa yang menjadi sasaran dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan optimal.

Dengan demikian efisisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dapat dicapai.

Magister Ilmu Administrasi (MIA)
Universitas Dr. Mustopo Beragama

Dua hari sebelum ulang tahun ku yang ke-55 aku mendarat di Bandara Sukarno - Hatta setelah melakukan studi banding jangka panjang di Beijing, China, terus 4 hari ke Zurich , Bern Switzerland, terus menuju Singapore dan 2 hari di Jakarta.

Seperti layaknya studi banding yang dilakukan kalangan Pemerintah, Pemda dan DPR-RI, kami seolah-olah menjadi anggota DPR Tituler tanpa melalui pemilihan resmi atau melalui pengangkatan dan penyumpahan, melakukan studi banding di keempat negara tersebut dalam rangka mengkaji pola pikir Putra/i Bangsaku.

Setelah kami melakukan evaluasi dari berbagai pandangan mata sepanjang perjalanan di Switzerland, Singapore dan Indonesia, hasil evaluasi sementara studi banding yang kami lakukan secara individu dan sukarela dapat mengambil kesimpulan dari analisis bangunan yang tertata sepanjang jalan di Airport dan cara mengatasi jalan beban hambatan dari Bandara ke Ibu Kota Jakarta dapat disimpulkan bahwa: Sistim Perencanaan dan Pola Berfikir Bangsa Indonesia secara umum masih ruwet ini terlihat dari bangunan-bangunan sepanjang Airport yang kami identikan dengan pola pikir, hal ini tentu akan berdampak pada kelambatan recover Krisis Ekonomi Global.

Dari hasil studi banding selama kurang kebih 6 hari dan memperhatikan dari segala aspek, renungan hati nurani ku dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi dampak krisis Global bagi bangsa Indonesia harus ada keteladanan dari Abdi Negara dan Anggota Dewan (DPR-RI) yang terhormat serta memberikan keteladan bekerja keras dan serius.

Sebagai contoh Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah melakukan pengelolaan keuangan untuk mendongkrak RAPBN dan APBN untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja, namun implementasi penyerapan anggaran negara masih kurang efisien, asal habis tepat waktu Desember tahun takwin.  Untuk dapat meyakinkan analisis kami ini kita dapat lakukan penelitian berapa banyak kegiatan2 seperti: “Study banding, Sosialisasi Undang2, Sosialisasi Pemilu, Kunjungan Kerja, Raker Dll” .

Apabila kita kaji dari evaluasi SPJK (Surat Pertanggung Jawaban Keuangan) yang masuk ke KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) dan setiap tahun diperiksa oleh Inspektorat Jenderal dan Petugas dari Badan Keuangan Negara maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi pertanggungan jawab administrasi keuangan negara baik dalam arti tanda petik sesuai tanda bukti, namun dari sisi efisiensi masih perlu dan sangat perlu disempurnakan.

Penulis tidak menafikan seseorang untuk melakukan perjalanan dinas selama efektif dan efisien, namun karena biaya yang digunakan menyangkut hajat hidup Rakyat Indonesia yang nota bene sedang tertimpa krisis global ekonomi maka seyogyanya Pemerintahan hasil Pemilu 2009 harus dapat memperbaiki diri dan para partai politik peserta Pemilu membawa isu ini dalam pesan kampanyenya menjelas Pemilu 2009.

Blog ini sebagai bahan masukan pemerintah dalam rangka perbaikan Sistem Pemerintahan (Government Quality) yang sangat menentukan arah keberhasilan Pemerintah dalam memperbaiki Anggaran Belanja Negara berbasis kinerja yang pada gilirannya dapat membawa kemaslahatan bangsa Indonesia, Amien.

Penulis adalah PNS

Undang, Keppres (Keputusan Presiden), Surat Keputusan Menteri, Surat Keputusan dan aturan-aturan dibawahnya, sebagai Pendoman dalam Pelaksanaan Adminstrasi Umum dan Keuangan dalam suatu Organisasi seringkali terlalu kaku dan tidak ada penjelasan rinci.

Ketidak jelasan dan ke-kaku-an aturan-aturan tersebut seringkali menimbulkan pencetus masalah baru untuk mencari celah dan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak tertampung dalam aturan.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kiranya dalam Kabinet hasil Pemilu 2009, sebaiknya sejak saat ini mulai dirancang calon-calon Pimpinan masa depan yang dapat memberikan Teladan Penegakkan Aturan dan Tata Tertib berdasarkan Undang-undang/Aturan dalam penyelenggaraan Organsiasi Pemerintah maupunSwasta.

KehadiranTeknologi - Informasi dan Telekomunikasi telah mempermudah melacak track record seseorang dalam berkarir di Pemerintahan maupun Swasta, karena itu tidak ada salahnya Kantor Menteri Pendayagunaan Apartatur Negera (Menpan) mulai membuat aplikasi track record (Autobigrafi) perorangan.

Sejak Orde Baru Indonesia telah tercipta Sistim penganggaran berdasarkan Daftar Usulan Kegiatan (DIK) dan Daftar Usulan Proyek (DIP) dan pada masa reformasi (1998) disempurnakan menjadi DIPA yang pelaksanaannya dimulai Tahun Anggaran 2005. Sitim ini nampaknya perlu dievaluasi dari waktu ke waktu dan dapat saja setiap 5 - 10 tahun dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk lebih efektif dan berdaya guna.

Sebagai contoh bagaimana Praktek Pengeloaan Anggaran Belanja Modal apakah telah dikelola sesuai dengan azas kepatututan dan standar harga umum (?) .

Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Internal oleh BPK (Badan Pengawas Keuangan), Inspektorat Jenderal dan Itwilda seringkali kurang menyentuh pada “Outcome” dari Output (biaya) yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam APBN/DIPA Instansi.

Sampai sejauh mana hasil temuan yang dipaparkan dalam Web Site: www.BPK.go.Id, Apakah akan dapat menyentuh nurani untuk perbaikan Prilaku dan Budaya Organsiasi & Birokrasi Pemerintah serta memberikan efek jera tentu masih perlu dikaji karena masih belum terukur hasilnya, namun paling tidak track record Organisasi Pemeritnah terlihat.

Demikian sebagai tajuk harapan menuju Indonesia Good and Cleane Government, Amien.

Dalam sistim manajemen sering dikenal dengan controlling, dimana dari mulai merencanakan, mengorganisir kegiatan sampai mencapai outcome yang diharapkan  diperlukan adanya kontrol dari waktu ke waktu, hal ini diperlukan untuk menilai apakah suatu perencanaan dapat berajalan dengan baik.

Evaluasi dan koreksi merupakan tools atau alat kontrol yang efektif agar suatu perencanaan yang memiliki jangka waktu multi year dapat dilaksanakan dengan baik.

Sehubungan dengan Akhir tahun 2007  mari kita menegok ke belakang apa-apa yang telah kita kerjakan bersama dengan melakukan evaluasi dan koreksi, sejauh mana suatu organisasi dapat melakukan evaluasi dan koreksi apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2007, apakah perencanaan yang telah diprogramkan sebelumnya  telah berjalan dengan optimal atau sekedar mengejar target penyerapan anggaran.

Pada banyak kantor pemerintah sering kali kita terjebak pada sistim target waktu, yang penting ada usulan program tanpa mempertimbangkan apa yang akan ditargetkan dalam pencapaian keberhasilan perencanaan mempunyai nilai manfaat bagi pembangunan.

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 2007,  penulis mengajak mari kita evaluasi dan koreksi apa-apa yang telah dikerjakan agar dalam tahun 2008, kita dapat melakukan perbaikan hal-hal pelaksanaan kegiatan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya.

Ass. Wr. Wb.

Dengan mengucap Bismilahirohman Nirochim; saya mengawali menulis BLOG ini dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang.

Kita jumpa lagi dengan dialog interaktif melalu MID blog,  Saya kira semua sepakat kalau Indonesia Bangkit dari Keterpurukan Ekonomi,  sehingga Kesejahteraan Rakyat yang menjadi salah satu repeat salah satu tujuan kita bersama dapat terwujudkan.

Pada alam demokrasi,  Rakyat  dapat  menyalurkan  aspriasi melalui sarana “PARTAI”  agar anggota Partai yang akan diberikan Kuasa Rakyat (melalui proses demokrasi yang baik)  dapat menyalurkan kepada Pemerintah “Eksekutif maupun Legislatif”.

Melalui blog ini terus terang saya bukannya sock pinter, sock moralis / bersih tapi dari hati yang terdalam secara tulus ikhlas ingin menyampaikan harapan  agar RENCANA ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH (RAPBN) dapat dikelola &  dikontrol dengan baik, sukur-sukur kalau memiliki effek ganda (dobule down effeck)  atau triple down effeck untuk dapat  mempercepat proses pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Rasanya sistim kontrol  “YANG ELOK, EFISIEN DAN EFEKTIF” perlu dilakukan sejak dini,  ketika proses Pengganggaran  dirumuskan Pemerintah,  lantas  disetujui bersama Pemerintah & Parlemen (DPR)  dan atau sebelum disyahkan di DPR sampai proses pelaksanaannya.  

Harapan aku tentu sama harapan Rakyat Banyak agar Anggota “PARTAI” yang duduk di Parelemen maupun di Eksekutif tidak hanya bilang “YES SAJA” karena telah dibayar mahal dan cocok, tapi cobalah mempunyai tanggung jawab moral terhadap “RAKYAT YANG DIWAKILINYA” dan sebaliknya tidak mempersulit “Gagasan2 Strategis” dan efisien yang dapat mempercepat  pencerahan ekonomi Rakyat Indonesia.

Akhirnya saya terus terang mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi selama kurang lebih 32 tahun   ”Sistim Penganggaran” yang berlaku saat ini sangat rawan sekali dari unsur “KKN”,  terlebih-lebih dengan eforia “Otonomi Daerah”,  siapa yang akan mengingatkan kalau “Kita / Saya” sebagai Individu Bangsa, tidak mengingatkan atas kerawanan tersebut.

Rakyat kecil yang tidak tau dan mengerti berpartai politik, hanya ingin kebutuhan makan, sandang, papan dan sarana kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar (basic need)  manusia .

Se-super supernya manusia tidak akan mampu mengontrol sistim penganggaran singkatnya ada keterbatasan,  karena itu perlukan adanya  ”SISTIM”  yang baik,  yang dievaluasi dari “Waktu ke Waktu” dengan  sistim manajemen keuangan yang baik.

Melalui Blog  ini saya mengajak pembaca, cobalah merenungkan sejenak,  barangkali waktu yang tepat  untuk merenung setelah Sholat Tahajud dan Sholat Subuh ketika fikiran masih Fresh / jernih, benarkah dan perlukah kita perbaiki “Sitim Penganggaran” yang berlaku selama ini (?), hati saya jadi  miris sekali melihat dan merasakannya.

Akhirnya harapanku ini semoga tulisan dalam Blog  ini dapat dibaca oleh Departemen Keuangan sebagai Otorisator “Keuangan Negara” , BPK, KPK dan semua Anggota Partai yang duduk di DPR, di Pemerintahan, tapi tolong jangan ditanggapi secara negatif  &  emosional karena Allah SWT tidak mengehendakinya, Amien.

InsyaAllah Bila kita mampu mengontrol diri, Indonesia akan berubah, bangkit kembali  menjadi Negara bermartabat dan disegani, semoga bermanfaat. Terimakasih.

Wassalam Wr. Wb.

MID

Manajemen pemerintahan merupakan nadi jalannya Pemerintahan untuk mengarah pada Tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan Udang-Undang Dasar 1945 dan dituangkan dalam Garis-Garis Berasar Haluan Negara (GBHN).

Secara umum penulis sebagai bagian Rakyat Indonesia harus mengakui bahwa Pemerintahan hasil Pemilu tahun 2004 selama 3 tahun ini dinilai cukup stabil dan mampu menciptakan stabilisasi Politik, Keamanan yang kondusif untuk Perbaikan Perekonomian Negara.

Dalam kondisi inilah Kita perlu mulai menata kembali untuk memperbaiki “Manajemen Publik” yang efektif sehingga efisiensi Anggaran Belanja Negara dapat dicapai.

Seperti diketahui bahwa suasana kebatinan dalam Sistim Pemerintahan saat ini masih bernuansa eforia demokrasi, sehingga hal yang kecil seringkali dipolitisir menjadi senjata politik para politisi untuk menjatuhkan lawan politiknya dan mencari kekuasaan tanpa melihat kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang bertugas memperbaiki Sumber Daya Manusia pada Birokrasi Publik, hendaknya memiliki “Strategi” perbaikan manajemen publik.

Sedangkan Depdagri CQ Dirjen Sospol  yang mempunyai kewenganan perbaikan pembinaan Sistim Kepartaian kiranya perlu melakukan pimbinaan Sistim Manajemen Kepartaian, sehingga calon-calon pengelola Produk Legisasi memiliki tenaga-tenaga yang mumpuni untuk menciptakan aturan-aturan Perudang-undangan yang baik dan disegani serta ditaati Rakyanya.

Hal ini tentu tidak telalu berat apabila kita sebagai individu menyadari seutuhnya bahwa untuk recovery keterpurukan ekonomi kita perlu melakukan langkah-langkah perbaikan Manajemen Publik.

Power by: MID

Pengertian umum efektif adalah apabila suatu perencanaan (pekerjaan) dilakukan 3T yaitu: tepat waktu, tepat budget dan tepat guna, sedangkan efisien dapat diartikan bahwa pekerjaan telah  disanakan secara optimal dari dana yang direncanakan.

Berdasarkan pengamatan penulis yang telah bekerja di Birokrasi Pemerintah selama kurang lebih 32 tahun,  bahwa Manajemen Perkantoran Pemerintah maupun Swasta  akan mencapai hasil Tiga T (tempat: Waktu, Budget dan Guna) apabila evaluasi terhadap kegiatan dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan dan Penyelesaiannya dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan.

Dalam manajemen perkantoran Pemerintah umumnya kurang mengevaluasi tentang hasil-hasil pekerjaan yang telah dikerjakan, hal ini disebabkan karena banyak faktor seperti Sumber Daya Manusia, Budaya ewuh-pakewuh atau sungkan mengevaluasi hasil Pekerjaan, serta teknis penganggaran.

Biro Keuangan CQ Bagian Verifikasi dan B.P.K  (Badan Pengawas Keuangan) yang ditugasi melakukan pengawasan Pelaksanaan Anggaran, seringkali hanya mengontrol bahwa Anggaran telah dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi keuangan, tanpa “mengevaluasi” sejauh mana biaya yang diikeluarkan apakah telah sesuai dengan hasil yang telah dicapai dan apakah akan mencapai return invesment atau breack event point.

Dilapangan serikali ditemukan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kantor-kantor Pemerintahan kurang efisien atau lebih tepat dikatakan kurang optimal, hal ini disebabkan karena sistim pengawasan masih menggunakan paradigma lama yaitu: ada tandabukti yang syah.

Padahal evaluasi hasil pekerjaan yang akan dan telah dilaksanakan memiliki korelasi yang kuat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan efisien.

Apabila Departemen Keuangan sebagai Otorisasor Keuangan Negara melakukan evaluasi dini terhadap TOR “Term Of Reference” dengan menunjuk  konsultan Akhli dibidangnya maka Anggaran berbasis Kinerja akan dapat dicapai, dengan maksimal dan pada gilirannya peringkat Kinerja Pemerintah akan meningkat. 

Power by: MID

Seringkali lembaga-lembaga survei menggunakan kacamata kuda hanya mensurvei sosok Kepemimpinan Nasional, tanpa mensurvei sosok Kepemimpinan Lembaga Tinggi Negara seperti DPR dan MPR yang didalamnya terdapat kelompok Partai Politik pemenang Pemilu.

Indonesia baru melaksanakan Pemilu Demokrasi yang ketiga kalinya Pertama tahun 1955, Kedua Tahun 1999 dan yang Ketiga/terakhir tahun 2004.  Selama selang waktu kurang lebih 44 tahun Indonesia mengalami kekosongan proses demokratisasi, karenanya wajarlah kalau Partai Baru sebagai pelengkap proses demoratisasi belum menyiapkan Kaderisasi Partai melalui proses rekrumen kader dari kader-kader yang baik dari Putra/i terbaik Indonesia yang akan mendarmabaktikan pemikirannya untuk kemaslahatan Bangsa Indonesia.

Penulis sebagai pengamat awam yang membaca referensi dari berbagai media On Line Indonesia rasanya tidak adil apabila Keberhasilan Kinerja Pemerintah hanya ditumpahkan pada Kinerja Lembaga Kepresidenan, sedangkan Lembaga DPR yang didalamnya terdapat anggota dari berbagai Partai Politik lepas dari pantauan Lembaga Survei Indonesia.

Keberhasilan pemerintahan Indonesia yang saat ini di Pimpin Oleh Presiden SBY + JK tidak lepas dari Kinerja yang mulia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR),  yang mendukung SBY sebagai Kandidad yang dipilih Rakyat Indonesia secara langsung pada Pemilu 2004.

Betapa beratnya seorang SBY yang berangkat dari dukungan Partai kecil (”Partai Demokrat”)   yang baru bertisipasi dalam Pemilu 2004,  menghadapi kekutan Besar Partai Golkar, PDI-P dan PPP yang mereka telah dibesarkan pada Pemerintahan Orde Baru.

Kondisi inilah yang menurut hemat penulis membuat SBY penuh kehati-hatian yang diexploitir media  sebagai seorang peragu oleh lawan-lawan politik dan kelompok kepentingan seperti:  mantan-mantan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. Dari itu dukungan Pemerintahan SBY yang menurut Lembaga Survei Indonesia menurun  pada akhir bulan Ramadhan ini patut kita Sukuri, bahwa Beliau sosok Pemimpin yang tepat saat ini, beliau  berakhlak mulia, jadi bukan hanya berani tapi merugikan kepentingan Rakyat banyak.

 Sudahkan Lembaga Survei Indonesia melakukan survei kwalitas Partai, Anggota DPR akan keperduliannya kepada Rakyat Indonesia dengan membuat Program-Program Pemerintah untuk memberdayakan Kesejahteraan Rakyat, hal ini merupaikan kata kunci sukes dari Pemerintaan Indonesia saat ini dan yang akan datang.

Pemilu hanyalah merupakan alat untuk memilih Presiden dan Wakil Rakyat di DPR untuk mencapai legitimasi Rakyat Indonesia, setelah Pemilu selesai tentunya semua Rakyat Indonesia yang didalamnya termasuk yang mulia Anggota Dewan hendaknya mendukung Presiden yang dipilih langsung oleh Rakyatnya.

Jadi tidaklah adil kalau kegagalan Pemerintahan hasil Pemilu 2004 dilimpahkan kepada SBY dengan mempublikasikan hasil survei Lembaga Survei Indonesia dalam media Indonesia.

Power by : MID

Pada masa kuliah Public Relation (P.R) kurang dianggap penting oleh Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara dan Hubungan Internasional, PR merupakan sukses alat pendorong suksesnya  Organisasi.

Setelah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi PR dapat dilakukan dalam berbagai kemasan, melalui e-learning dan e-comerce.  Kini kiat perusahaan besar dalam melakukan change management dan empowerment dengan melakukan terobosan-terobosan & perubahan-perubahan sistem manajemen perusahaan yaitu dengan merekturt tenaga-tenaga berbakat yang telah mengalami kejenuhan keakhlian dibidangnya menjadi P.R. untuk mempromosikan produk unggulannya. Dari sisi manajemen  hal ini telah dapat memberikan rasa aman bagi pegawai yang mengalami kejenuhan sebagai tenaga Skill dan bagi perusahaan memperoleh keuntungan dapat menempatkan P.R. Skill untuk mempromosikan produk unggulannya dengan menghitung return invesment bagi custumer yang membeli produk suatu perusahaan.

Menjadi PR diperlukan bukan saja teknik-teknis berkomunikasi, akan tetapi juga diperkukan keakhlian pemahaman suatu pruduk yang sedang menjadi produk unggulan saat ini dan masa datang.

Sebaliknya seorang akhli dan peneliti diperlukan ketekunan mempelajari suatu object tertentu baik design, fungsi atau pasar yang berbeda-beda, hal ini seringkali mengalami kejenuhan setelah masa-masa tertentu.

Dalam suatu perubahan Organidasi dan Manajemen di Indonesia seringkali tidak melalui perencanaan yang matang dan bahkan lebih condong menjadi  objek dengan politisasi suatu permasalahan yang diperdebatan &  tidak menyentuk substansi permasalahan, nach disini diperlukan Seorang P.R yang dapat meyakinkan publik bahwa dengan perubahan atau Merger Organisasi/Perusahaan membawa kinerja baik.

Ambil contoh perusahaan NOKIA dan Alcatel  dalam menghadapi persaingan global teknologi telah merektrut akhli-akhli P.R dari seorang akhli/skill yang telah mengalami kejenuhan di suatu perusahaan untuk mempromosikan produk barunya.

Alcatel perusahaan telekomunikasi yang mengalami kekalahan dalam busines telephone Handphone, mereka telah menggandeng Lucen dengan merubah nomenklatur perusahaan menjadi Alcatel Lucen, begitu pula dengan Nokia - Siemens karena mereka takut kehilangan pasar “digital” yang terus berkembang. Saat ini mereka sudah menerapkan strategi merjer  Nokia - Siemens yang bermain dijaringan untuk bersaing dengan sisco yang telah berkonsentrasi dalam jaringan “digital”.

 Disambung lagi cape hehehe

Dalam suatu perencanaan informasi merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan (decision making prosses). Informasi yang mendekati kebenaran akan menentukan keberhasilan organisasi dalam menentukan tujuan dan arah kebijakan.

Seringkali kita lupa hanya memperhatikan masalah kecepatan agar informasi cepat sampai tujuan,  pada hal informasi dapat melemahkan “strategi” yang akan kita lakukan.

Pakar teknologi informasi Prof. Dr. Hoodson mengatakan siapa yang menguasai teknologi maka akan menguasai informasi, siapa yang mengusai informasi maka akan menguasai dunia. Dari pernyataan pakar komunikasi tersebut, dapat disarikan  betapa pentingnya kita menguasai teknologi dan menguasai informasi, terlebih-lebih pada era Information Communication and Technology (ICT).

Seringkali pejabat mengabaikan masalah “pengamanan informasi” terlebih-lebih dengan kemajuan teknologi informasi,  kita seringkali lalai terhadap isi informasi hanya karana informasi ingin cepat sampai tujuan tanpa memperhatikan masalah pengamanan informasi itu sendiri.

Mengingatkan pentingnya masalah pengamanan informasi dalam Kompas Cyber Media (KCM) tgl 28.08.07  “Gubenur Jateng Mardiyanto berpesan kepada jajaran Pegawai Negeri Sipil agar supaya tiap pegawai bisa mengamankan bahan informasi apapun.  Informasi itu penting dan kalau tidak hati-hati bisa digunakan oleh pihak lain.

Mudah-mudahan pesan ini dapat mengingatkan pengunjung blog MID untuk merenungkan & mengingat kembali sudahkan kita ikut mengamankan informasi (?) dan lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan terbuka.

Power by: MID