Sebagai jawaban sementara ternyata “Pemilu”  dibeberapa negara berkembang belum dapat menjamin bahwa anggota parlemen maupun eksektif yang dijaring  melalui proses pemilu demokrasi belum tentu repeat belum tentu dapat mencapai tujuan kesejahteraan rakyat atau menjalankan program-program pro rakyat.

Mari kita evaluasi hasil pemilihan umum 2009 yang menghasilkan DPR. MPR  dan Presiden terpilih saat ini masih memerlukan konsolidasi dan sinkronisasi antara legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden dan jajarannya) untuk mengimplementasikan program-program pro rakyat dalam pencapain tujuannya.

Beberapa pakar ekonomi mengatakan di media bahwa  apabila pemerintah dapat menciptakan stabilatas politik dan keamanan maka pencaian target pertumbuhan ekonomi makro 5 persen akan dapat tercapai dengan mudah, namun demikian semua ini akan dipengaruhi pula oleh situasi dalam negeri dan  kawasan seperti asia tenggara dan negara maju..

Pertumbuhan ekonomi 5 perses tentu harus kita sukuri, namun pertumbuhan tersebut nampaknya belum dapat memberikan efek ganda terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia, mengambil prakiraan tersebut kiranya penulis ingin mengajak kepada segenap anggota dewan mulai bekerja serius untuk menciptakan program pembangunan pro rakyat seperti apa yang dijanjikan pada kampanye Pemilu 2009.

Liputan:

Pertama kunjungan di kota Colombo,  mulai tanggal 30 Juni 2010 s/d 4 Juli 2008, kota Colombo luasnya tidak lebih dari kota Bogor dapat dijangkau selama 1 orang.

Penulis mengunjungi obyek wisata

, dalam rangka memberikan informasi apa yang dilihat selama kunjungan kerja kami ke-8 ibukota dari liputan apa-apa yang baik untuk diinformasikan melalui MID Blogs.

Sebagai bukti tekad bangsa Indonesia memerangi korupsi di Indonesia, pemerintah telah membentuk badan adhoc bernama “Tipikor”  yang mempunyai fungsi dan tugas memerangi kejahatan korupsi di Indonesia. Tekad kuat Pemerintah tersebut  telah dikuatkan dengan pembentukan badan adhoc yang memiliki kewenangan penuh (super body) dalam penegakkan hukum dan mempunyai kewenangan penyidikan, penyelidikan dan mengadili pelaku kejahatan korupsi di Indonesia dengan nama: KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi).

Fungsi dan tugas KPK yang mulia sangat berat karena dalam menjalankan tugasnya KPK perlu didukung bukan saja Dana Operasi akan tetapi Personalianya yang dilakukan melalui seleksi yang ketat oleh Tim Seleksi yang ditunjuk Presiden terpilih, selanjutnya Presiden mengusulkan 5 orang anggota terpilih atau lebih untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Sebagai Ketua Tim KPK pertama Taufikurahman Ruki telah melaksanakan tugasnya selama kurang lebih 4 tahun dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab, selanjutnya digantikan oleh Antasari Azhar yang sejak tahun 2009 tersandung cinta segitiga berbuntut pada pembunuhan. Sejah itulah KPK terus mengalami tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atau akan dirugikan oleh keberadaan KPK.

Keberhasilan KPK sangat ditentukan pula oleh niat baik Pemerintah, Program KPK, System dan perangkat hukum yang membentengi KPK agar  dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, dedikasi dan tanggung jawab yang mulia, dengan mengedepankan  kepentingan Umum dari pada kepentingan Pribadi, tentunya dengan imbalan yang cukup dari Pemerintah.

KPK bekerjasama dengan DPR + Pemerintah harus menciptakan sistim yang baik dalam memerangi korupsi di Indonesia melalui dunia pendidikan dan tokoh agama serta melakukan seleksi calon-calon anggota DPR/MPR RI, calon eselon III - eselon I pada Lembaga Tinggi Negara, Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka melakukan pencegahan dini tindak korupsi.

Demikian sebagai pembuka diskusi melalui dunia maya, khususnya MID’s Blog

Selama 350 tahun masyarakat Indonesia dididik oleh Pemerintahan Feodal Belanda secara feodal dan otoriter, dimana dalam pemerintahan hindia belanda  Bangsa Indonesia dijadikan sebagai objek untuk mengeruk kekayaan alam dari hasil bumi  Indonesia dengan prinsip ekonomi yang semurah-murahnya dan gratis memanfaatkan tenaga buruh jajahannya.

Di wilayah Indonesia dibuatnya kerajaan-kerajaan kecil yang fungsi dan tugasnya membantu pemerintahan Hindia Belanja, disini cikal bakal yang dapat mempengaruh proses politik dan demokrasi di Indonesia. Pembentukan pemerintahan local berbentuk kerajaan telah menyumbangkan dalam proses  budaya politik  feodalis & otoriter  dalam sistim pemerintahan demokrasi saat ini. Proses politik pembodohan oleh Pemerintah Belanda telah berdampak pada proses demokrasi dan Pemerintahan saat ini.

Seperti diketahui bahwa kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, diamna susana politik dunia  pasca perang dunia ke-2 telah mengantarkan  Jepang menyerah kekuasaan di Asia Tenggara kepada Amerika Serikat setelah kota Hirosima dan Nagaki di Bom Atom,  kekuasaan Jepang di Asia Tengara termasuk Indonesia mengalami kekosongan; kekosongan kekuasaan inilah yang membuat Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI (Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia) telah mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, nampaknya  tidak dipersiapkan sebelumnya oleh Pemerintah Hindia Belanda sehingga proses  penyerahan Kemerdekaan dari Pemerintah Hindia Belanda tidak dipersiapkan secara matang, hal ini membuat sistim Politik pada masa transisi kemerdekaan kurang berkembang dengan kondusif, hal tersebut berdampak pada masalah ketata negaraan.

Sejak Kemerdekaan 17 Agustus 1945 baru pada tahun 1955 Indonesia menyelenggarakan Pemilu Demokratis, namun karena situati pada saat itu  lebih terkonsentrasi oleh Pengakuan Kedaulatan dari Negara-Negara sahabat, maka proses demokratisasi di Indonesia mengalami hambatan-hambatan yang berarti yang berdampak pada Kabinet sering Jatuh Bangun, sampai perebutan kekuasaan oleh Orde Baru tahun 1965.

Pengalaman Pemerintaha Soekarno yang membuat ketidak stabilan politik, telah mengilhami Pemerintahan Soeharto melakukan langkah-langkah koreksi. Pada pemerintahan Soeharto partai politik disederhanakan dari banyak partai menjadi 3 partai masing-masing Golongan Karya (Golkar) yang pada mulanya masih malu-malu disebut partai, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kita harus akui bahwa pada masa orde baru, Departemen Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri) yang saat itu diberikan tugas juga membina kepartaian, telah berhasil melakukan stabilisasi politik dan keamanan, hal ini memungkinkan Indonesia melaksanakan pembangunan Ekonomi bersamaan dengan pembangunan Politik dan Keamanan. Namun  karena masa kekuasaan Presiden RI tidak dibatasi waktunya, terjadilah  ekses penyimpangan terhadap UUD 1945,   dimana masa Pemilihan Presiden tidak/belum dibatatasi  2 (dua) periode dan pemerintahan Soeharto 1966 - 1997 telah melampaui 5 periode. Akibat tekanan-tekanan proses demokratisasi pada masa pemerintahan otoriter masa Soehar,  telah menimbulkan ketidak puasan rakyat yang diakhiri dengan people power tahun 1998 dimana Soehato akhirnya  mengundurkan diri dan menyerahkannya kepada wakil Presiden B.J. Habibie.

Pada masa pemerintahan lanjutan oleh B.J. Habibie inilah Rakyat menentukan pilihan  proses demokrasi di Indonesia, Pemerintahan B.J. Habibie melaksakan Pemilu demokrasi tahun 1999, disinilah Indonesia mulai memilih proses demokrasi dalam  Pemilihan Presiden R.I.. melalui Sidang Umum  MPR hasil Pemilu tahun 1999, memilih Presiden secara demokratis dengan memilih pasangan Gusdur (Abdurahman Wahid) dan Megawati Soekartno Putri menjadi Presiden dan Wakil Presiden R.I. sebagai kompromi politik saat itu.  Masa pemerintahan Gusdur tidak lama hal ini disebabkan karena adanya skandal bulog, yang akhirnya dilengserkan dan diteruskan oleh wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sampai periode Pemilihan Umum tahun 2004.

Proses demokrasi sejak lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 - periode pemilu 2004 nampaknya masih mencari bentuk demokrasi yang baik, disinilah diperlukan “Pentingnya pendidikan Demokrasi yang benar bagi Rakyat Indonesia” agar proses demokrasi yang menjadi pilihan sesuai dengan tujuan dan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Bersambung ke topik lanjutan.

Proses pergantian Pemerintahan Soekarno ke Pemerintahan Soeharto diawali dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965, selanjutnya  disekenariokan melalui  “Super Semar” atau Surat Peritah tgl 11 Maret 1966, dimana seolah-olah Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966  memberikan Perintah kepada Soeharto sebagai penguasa darurat, namun  keabsahan Surat Perintah 11 Maret 1966 sampai saat ini  masih menjadi polemik, karena naskah asli Super Semar sampai saat ini tidak dikemukan dalam Arsip Nasional.

Dalam menjalankan pemerin tahan sementara sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1969 Pemerintahan Sementara Soeharto pada tanggal 1 April 1969 telah melakukan pembenahan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), berlandaskan landasan Idiil “Pancasila” dan landasan konstitusionil Undang-undang Dasar 1945  dengan menetapkan Program Pelita  (Pembangunan Lima Tahun)

Bila kita menengok ke belakang Pemerintahan Suharto, awalnya dimulai dengan niat baik untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan tata pemerintahan, dimana selama Pemerintahan Soekarno, Kabinet seringkali jatuh bangun (semusim jamur). Soeharto melakukan pembangunan Politik dan Ekonomi dilakukan secara bersamaan. dengan hasil yang cukup signifikan yang berdampak pada stabilitas keamanan yang baik dan memungkinkan bagi Rakyat Indonesia melakukan pembangunan Nasional.

Saya salah satu pemerhati proses implementasi demokrasi berlandaskan UUD 1945 yang diterapkan semasa Pemerintahan Soeharto sepertinya Soeharto seorang akhli strategi yang menerapkan dalam manajemen Pemerintahannya selama Periode 1966 - 1966. Mungkin saya keliru menilai bahwa Soeharto adalah ahli strategi dan sekaligus HRD (Human Reserch Development) yang menseleksi Sumber Daya Manusia baik di Bidang Legislative maupun di Badan Eksekutif dimana beliau menerapkan Systim Pemerintahan Presidensil dimana Soeharto secara tegas dan berkuasa penuh memilih memilih menteri-menteri sebagai bembantu Presiden.

Sedangkan pada Lembaga Legislative mereka berusaha membentuk Seber Golarkar, menggabungkan partai agama menjadi wadah  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasionalis yang terlahir dari Partai Nasionalis Indonesia yang akhirnya berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Kita harus akui bahwa Soeharto sebagai seorang akhli Strategi, dimana karena kepiawaiannya beliau mampuh menjadi formatur dilembaga Legislative (DPR) maupun dan Lembaga Seksektuf  dengan demikian, Soeharto dapat menguasai voting-voating di DPR.  Inilah pemerintahan Soeharto dapat melaksanakan kekuasaan dengan Otoriter dan dibawa kendalinya.

Srategi Soeharto untuk periode Pemerintahan Pertama dan Kedua ( 1 April 1969 - 1979 ), sangat dimaklumi dengan tujuan agar stabilatas politik dan keamanan terkendali oleh Pemerintah Soeharto, sehingga pembangunan Ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila Soeharto mengakhiri masa pemerintahannya kedua tahun 1980-an dan menyiapkan penggantinya secara baik, dapat dipastikan bahwa Soeharto sebagai bapak Pembangunan Indonesia, karena pembangunan ekonomi pada tahun 1980 berhasil baik, kegagalan Soeharto  diawali setelah putra dan putrinya mulai ikut memanfaatkan kekuasaan Soeharto dengan berbisnis dengan pola KKN ( lihat: Pembangunan jalan tol dan tata niaga cengkeh).

Mari kita tengok kebelakang proses demokrasi yang diawali pada Pemilu tahun 1955 sampai timbulnya gerakan G.30.S tahun 1965, sepengetahuan penulis yang saat itu baru lulus Sekolah Dasar proses demokratisasi dibawah Pemerintahan Soekarto tidak membawa pembangunan ekonomi sehingga terjadi krisis sosial yang diawali dengan Tritura ( tiga tuntutan rakyat ).

Setelah Soeharto menguasai manajemen Pemerintahan Orde Baru dan beberapa kali dipilih oleh DPR masa Orde Baru, disini terjadi penyimpangan kekuasaan yang tidak terbatas, dimana hampir saja terjadi Presiden seumur hidup dengan proses pemilihan semu.

Under contruction

Keberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan Pilpres 2009 telah menunjukkan pada Dunia bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia telah menegakkan demokrasi dengan lancar dan aman.  Nampaknya Rakyat telah cerdas dalam melaksanakan pesta demokrasi.

Sebagai warga negara dan Bangsa Indonesia kita patut bangga dan bersyukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya Pilpres sebagai tonggak demokrasi dimasa datang.

Semoga Pilpres dan proses demokrasi di Indonesia ini dapat mengantarkan perubahan kesejakteraan rakyat Indonesia lebih baik, amien.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dengan berani dan cerdas melengkapi persyaratan Pemilih dengan menetapkan bahwa KTP + Kartu Keluarga dan Paspor sebagai identitas yang pasling efisien dan praktis sebagai tanda bukti seseorang memiliki hak pilih.

Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk merespon pandangan masyarakat mengenai Legitimasi Pilpres 2009  dengan memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat memilih dan mencontreng di TPS yang terdekat dengan domisili dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk + Kartu Keluarga dan Paspor RI merupakan keputusan cerdas dan strategis dalam memperkuat legitimasi hasil Pemilu 2009.

Pengamalan berharga mengenai DPT tersebut hendaknya dijadikan pelajaran bagi:

1.  KPU yang tupoksinya menyelenggarakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden RI & Wakil Presiden RI.

2. Departemen Dalam Negeri CQ Menteri Dalam Negeri yang salah satu fungsi dan tugasnya mendata kependudukan dengan akurat dan tepat;

3. Biro Pusat Statistik yang secara teknis dapat mengelola data kependudukan dengan menggunakan perangkat Teknologi Informasi yang telah berkembang dengan Pesat.

4. Pemerintah berkuasa dan DPR dalam menentukan pemilihan anggota KPU untuk Pemilun tahun 2014.

Masalah ketidak beresan DPT ini perlu mendapatkan perhatian serius keempat institusi Pemerintah diatas. Ketidak beresan Departemen Dalam Negeri  dalam mengolah data kependudukan merupakan salah satu penyebab KPU tidak mampu menyempurnakan DPT dengan baik.

Akhirnya sekali lagi mengucapkan selamat Pilpres 2009 semoga sukes.

Pertimbangan tersebut didasari penilaian bahwa selama 3 tahun pasangan SBY - JK dalam menjalankan pemerintahan koalisi dapat dinilai sukses. SBY sosok negarawan yang mampu menahan diri demi kepentingan Bangsa, sebaliknya JK sosok entrepreneur yang cepat dalam mengambil peluang dan cepat dalam merespon suatu permasalahan.

Kita harus akui bahwa selama 4,5 tahun JK bukan sekedar ban serep yang duduk manis di kursi persidenan, tapi akif mencari peluang binis ke beberapa negara seperti: China dan Jepang yang kerap kali ia kunjungi.

Setelah pasangan SBY - JK memenangkan Pemilu Presiden tahun 2004, Golkar mengangkat JK sebagai Ketua Umum Golkar, dengan demikian JK memiliki bargaining power baik dalam pemerintahan maupun di Parlemen. Disini membuat JK dapat berperan aktif sebagai Wakil Presiden, dibandingkan wakil-wakil presiden pendahulunya yang berfungsi sebagai ban serep ketika Presiden melaksanakan kunjungan kerja ke luar Negeri.

Keduanya saling meningisi kekurangannya, walaupun terkesan adanya dua nahoda dalam pemerintahan, namun output maupun outcome dapat dinilai berhasil.

Sebenarnya menurut analisis penulis beberapa fungsionaris Golkar dan Pers telah memisahkan keduanya dari koalisi pribadi yang dibentuk SBY - JK maupun koalisisi Partai Demokrat - Golkar, yang akhirnya keduanya terpaksa harus berpisah karena merasa harga dirinya terusik. Namun apabila dilihat dari kepentingan nasional keduanya masih layak dipasangkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Akhirnya keduanya telah bersepakat untuk berkompetisi menjadi salah satu kadidat Presiden  yang akan berkompetisi pada Pilpres 2009  ( InsyaAllah 4 pasangan).

Penulis alumnus HI/MIA

Sampai hari ini Bangsa Indonesia menantikan hasil caleg yang akan duduk sebagai Anggota Dewan. Seberapa banyak anggota Dewan yang memang berkwalitas dan diharakan Rakyat Indonesian untuk dapat membawa perubahan, tentu masih menjadi suatu harapan.

Analisis kami dari banyaknya muka-muka baru di Parlemen, terutama dari Partai Baru seperti Gerinda dan Hanura, nampaknya dapat dipastikan belum berpengalaman dalam berorganisasi, maklum caleg-calegnya direkrut secara instan dalam waktu yang singkat (kurang dari dua tahun), bahkan masih baby dalam berpolitik.

Seberapa jauh caleg-caleg tersebut mampu menerbitkan produk legislasi untuk membawa pemerintahan yang efektif (optimal), masih penuh harapan dan mari kita lihat besok tgl 9 Mei 2009.

Akhirnya kami mengharap semoga KPU dapat mengevaluasi pelaksanaan Pileg 2009 yang paling unit di Dunia.

Angkatan 28 / generasi sumpah pemuda telah mengantarkan angkatan 1945 memerdekakan wilayah Nusantara, mencapai kemerdekaan setelah mengalami penjajahan 3,5 abad Bangsa Belanda dan 3,5 oleh Bangsa Jepang.

Angkatan 66 / generasi penerus dari Orde Lama , rezim Soekarno sebagai  Proklamator Kemerdekaan Indonesia, yang katanya (belum jelas) berhaluan soskom/nasakom  (nasionalis, sosilais dan  komunis), ditumbangkan oleh rejim Soeharto diawali dengan Super Semar (itupun tidak jelas kebenarannya masih perlu bukti sejarah).

Angkatan 66 / generasi orde baru berakhir dengan terjadinya krisis ekonomi 1998 yang mengakibatkan terjadinya people power yang didukung oleh gerakan mahasiswa menurunkan Soeharto, diawali dengan tragedi semanggi 1998.  Pemerintahan hasil Pemilu 1998 dilanjutkan generasi estafet dari Pemerintahan Soeharto ke Pemerintahan Presiden Habibie, 22 Juni 1998.

Pemerintahan Presiden Habibie selanjutnya mengantarkan sistem pemilu demokrasi melalui Pemilihan Umum tahun 1999, menghasikan generasi transisi Kabinet Gusdur + Megawati, dan dilanjutkan oleh Presiden megawati Soekarno Putri, yang telah berhasil mengantarkan generasi ke Pemilu Domokrasis tahun 2004 dan Pemilihan Presiden secara langsung.

Demikian Pemilu demokrasi Pertama di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1955 yang hasilnya dianulir oleh kekuasan Presiden Soekarno, Pemilu Demokrasi tahun 1999 dan Pemilu Demokrasi tahun  2004, dan sedang berjalan Pemilu Demokrasi  2009, diawali dengan pemilihan anggota Caleg (calon Legislatif) dari 44 partai peserta Pemilu  yang akan diselenggarakan pada tgl 9 April 2009 .

Setahap demi setahap kwaltias penyelenggaraan Pemilu mengalami perubahan. Perubahan mendasar pada Pemilu 2004, disamping bertambahnya jumlah partai-partai baru seperti: Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai lainnya, juga ada perubahan sistim Pemilihan Langsung pasangan Presiden  dan wakil Presiden tahun 2004.

Pemerintah dan DPR, didukung lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi , nampaknya sedang mencoba-coba mencari bentuk “Sistim pemilikah Umum Legislatif dan Presiden” dengan diikuti oleh 44 partai peserta Pemilu dan akan diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009.

Dalam sejarah yang pernah penulis lihat secara langsung di Inggris tahun 1981 - 1986, tahun 1989 - 1993 di Praha, tahun 1997 - 2002  di Selandia Baru ( New Zealand) dan tahun 2004 - 2009 di China, penulis rasakan  yang paling unik adalah sistim Pemilu Legislatif tahun 2009 di Indonesia.

Keunikannya adalah betapa mudahnya pemilik modal ataupun individu membentuk  Parta Politik sebagai kendaraan politik untuk mengantarkan Calon Presiden. Keunikan sistim inilah hendaknya dievaluasi oleh KPU dan pihak terkait , setelah penyelenggaraan Pemilu 2009.

Sudah dapat dibayangkan bagaimana Partai yang baru dibangun 1 tahun sebelum Pemilu 2009, dapat mengkonsolidasikan tenaga-tenaga pilihan yang mumpuni dan berkwalitas yang akan duduk di Parlemen (DPR), apabila rekrutmen kadernya tidak terprogram secara baik dan berkesinambungan.

Harapan penulis Pemerintah, DPR, KPU, Depdagri (sebagai Pembina Politik dalam negeri), Dept. Hukum & HAM, serta Mahkamah Konstitusi hendaknya berani menetapkan agar pada Pemilu 2014, dibatasi pesertanya paling tidak kurang dari 50 persen pada Pemilu 2019  dan selanjutnya ditekan paling banyak 10 partai politik peserta Pemilu, dengan demikian Partai Politik akan bersaing membina kadernya dengan melakukan koalisi permanen.

Perdasarkan pengalaman penulis melihat langsung di 4   negara tersebut diatas, kiranya Pemerintah dan DPR harus berani membatasi jumlah partai peserta Pemilu dimasa mendatang, dengan menentukan persyaratan yang ketat. Sebagai contoh dipersyaratkan agar  partai peserta pemilu sekurang-kurangnya 5 - 10 tahun,  sejak berdiri atau fusi dapat diikutsertakan pada Pemilu tahun 2014.

Pemerintah dan DPR harus berani melakukan fusi/penggabungan seperti: sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Partai berhaluan/berfilial agama, 3 (tiga) partai berhaluan nasionalis, 2 (dua) partai gabungan partai-partai kecil yang tidak mencapai batas kursi di Parlemen pada Pemilu 2009.

Demikian butir-butir tulisan sejuta harapan perbaikan kwalitas Pemilu Anggota DPR dan Pemerintahan Indonesia dimasa datang.
 

Penulis Kandidat MIA - di Bjg